Jakarta, dppperskpktipikor.com – Kordinator Nasional Aliansi Relawan Prabowo Gibran (AR-PG) Syafrudin SIP menyerukan tokoh-tokoh politik nasional melakukan rekonsiliasi politik di momentum lebaran. Saat suasana hari raya Idul Fitri 10 Februari 2024 atau 1 Syawal 1445 Hijriah bisa menjadi ajang persatuan dan perdamaian politik.
“Para tokoh-tokoh politik nasional bisa bersatu dan duduk bersama membicarakan nasib bangsa Indonesia kedepan. Nah momen lebaran ini cocok bisa saling ketemu dan bersilaturahmi bersama,” kata Syafrudin Budiman yang juga Ketua Umum Barisan Pembaharuan (BP) kepada media, Rabu (10/4/2024) di Jakarta.
Menurut Gus Din sapaan akrabnya, para elit politik harus lebih kedepan, untuk bangkit menjadikan Indonesia terbaik di Asean dan bahkan Asia. Sehingga kata dia, tujuannya tetap sama untuk membangun bangsa walau di dalam atau di luar pemerintahan.
“Tugas tokoh-tokoh nasional masih banyak terutama memajukan Indonesia lebih baik lagi. Isu-isu Kesejahteraan, pemerataan ekonomi, peningkatan pendidikan dan kesehatan, penyerapan tenaga kerja produktif dll harus dikuatkan bersama,” tukas tokoh muda Relawan Jokowi dan Prabowo – Gibran ini.
Kata Gus Din, di bawah Pemerintahan Jokowi – KH Ma’ruf Amin harus dikawal sampai akhir jabatan Oktober 2024. Saat masa transisi ke Prabowo – Gibran inilah, perlu ada terobosan perdamaian dan rekonsiliasi politik.
“Masa transisi politik ini harus berjalan damai dan lancar. Peran tokoh partai politik, tokoh pemerintahan dan legeslatif bisa melakukan negoisasi-negoisasi politik untuk kemajuan bangsa” ucap pria kelahiran Sumenep 21 Mei 1980 ini.
Terakhir kata dia, rekonsiliasi politik nasional ini pernah dilakukan di jaman Presiden Jokowi dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Bahkan, Presiden Jokowi merangkul Prabowo sebagai Menhan, merangkul Sandiaga Uno sebagai Menparekraf dan Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan.
“Pesan-pesan tauladan Jokowi ini mengajak lawan politik duduk satu meja membicarakan bangsa bisa juga dilakukan Prabowo. Jangan hanya terus membahas konflik politik yang tak pernah habis, kalau bisa dirangkul ya dirangkul masuk di pemerintahan,” pungkas pria yang di ahli bidang UMKM dan menjabat Ketua Umum DPP Perhimpunan UKM Indonesia ini.
(red/Muksin)
