Tanjungsari .Terkait ambrolnya plafond ruang kelas SDN Cijolang mendapat sorotan publik,salah satunya dari Toni S Liman, Direktur LSM Komite Nasional Pengawas Kebijakan publik (KNPKP) sangat kecewa dan kaget.
” Project itu tidak main-main, apalagi nilainya memakan anggaran hingga 4 miliar sangat fantastis dan tidak masuk akal jika sekarang sudah rusak dan ambruk. Dikerjakan oleh perusahaan ternama lagi.
Usia pakainya baru tiga tahun sudah rusak, bahkan tanpa ada bencana alam
apapun” ujarnya membuka perbincangan. ( 07/02/2024)
” Kami menduga ada yang tidak beres pada pengerjaannya. Kejadian ini juga sebuah tamparan keras bagi pemerintah kabupaten Sumedang, pasca ambruknya atap SD Cijolang” jelasnya,
Dikatakan Toni, atap bangunan yang ambruk tersebut adalah aset milik Pemerintah Kabupaten Sumedang, yang mana mestinya kualitas bangunannya sesuai dengan standar teknis dan spesifikasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Bahkan, berdasarkan peraturan, setiap bangunan gedung wajib memiliki sertifikat laik fungsi (SLF) yang dikeluarkan oleh Dinas PUPR, ada tidak sertifikat itu, coba perlihatkan.
Kami juga mempertanyakan terkait pengawasan dari pihak Pemerintah Kabupaten Sumedang, Konsultan Pengawas, termasuk juga pihak sekolah selaku penerima manfaat bangunan tersebut. Maka dari itu kami juga meminta kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang untuk menghadirkan semua pihak yang terkait dalam proses pembangunan ruang kelas baru SDN Cijolang itu secara keseluruhan dalam rilis terbuka. Jika tidak bisa memberikan keterangan yang transparan, kami yang akan membawa ke ranah penegak hukum secara masif agar diperiksa dengan akuntable dan transparan” tegasnya.
Tak hanya itu, Toni juga meminta kepada pemerintah Kabupaten Sumedang bertanggung jawab penuh kepada insiden tersebut. Usut dan periksa mulai dari tanah hingga bangunan yang bernilai fantastis tersebut.
PJ Bupati Sumedang sebagai pucuk pimpinan, ia harus bertanggung jawab penuh atas kelalaiannya yang menyebabkan terjadinya insiden tersebut,” terang Toni.
Hukum harus tegas dan ditegakkan, kami akan selalu memberikan pengawasan sampai tuntas. Pesan kami, jika ini layak untuk diusut oleh APH silakan untuk diteliti dan diperiksa secara detail. Pesan kami, tegakkan keadilan jika ditemukan ketidakberesan pada proyek tersebut” pungkasnya.
( Amad Ma’muri/Team)
